Jump to navigation
You are here
Home
Produk Hukum
Produk Hukum
Search & Filter
Judul
Tahun
Nomor
Kategori
- Any -
Artikel Hukum
Dokumen Hukum Lainnya
Monografi Hukum
Putusan
Undang-undang
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri
Peraturan Gubernur
Peraturan Bupati
Peraturan Daerah
Keputusan Kepala
Surat Edaran
Perjanjian Kerjasama
Kesepakatan Bersama
Nota Kesepahaman
Daftar Katalog
Subjek
- Any -
ABSENSI SIDIK JARI - DISIPLIN - KEPEGAWAIAN
ADMINISTRASI - KEPENDUDUKAN
ADMINITRASI KEPENDUDUKAN - PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN - RETRIBUSI DAERAH
AIR BAWAH TANAH - PENGELOLAAN - RETRIBUSI DAERAH
AIR LIMBAH - IZIN PEMBUANGAN - RETRIBUSI DAERAH
AIR TANAH - PENGELOLAAN - RETRIBUSI DAERAH
ALAT PEMADAM KEBAKARAN - PEMERIKSAAN - RETRIBUSI DAERAH
ANALISA DAMPAK - LALU LINTAS - PERHUBUNGAN DARAT
Anggaran - Keuangan Daerah
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - KEUANGAN DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - PENJABARAN - KEUANGAN DAERAH
ANGKUTAN BARANG DI JALAN - PENYELENGGARAAN - PERHUBUNGAN DARAT
ANGKUTAN JALAN - PERIZINAN - RETRIBUSI DAERAH
APB DESA - PEDOMAN PENYUSUNAN - PEMERINTAHAN DESA
APBD - Keuangan Daerah
APBD - PENJABARAN - KEUANGAN DAERAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA - PEMERINTAHAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA - PEMERINTAHAN DESA - OTONOMI DESA
BADAN USAHA MILIK DESA - PEDOMAN - OTONOMI DESA
BAHAN GALIAN GOLONGAN C - PENGGALIAN DAN PEMANFAATAN - PAJAK DAERAH
BALITA - IMUNISASI DASAR LENGKAP - KESEHATAN
BANGUNAN - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN - RETRIBUSI DAERAH
BANGUNAN GEDUNG - CIPTA KARYA
BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN
BANTUAN KEUANGAN - PARTAI POLITIK - PEMERINTAH DAERAH
BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH - PENGGUNAAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN - KEUANGAN DAERAH
BARANG MILIK DAERAH - TATA CARA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN - KEUANGAN DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - PAJAK DAERAH - KEUANGAN DAERAH
BESARAN DANA DESA - TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN - PEMERINTAHAN DESA
BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN - KEDUDUKAN KEUANGAN - BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BIAYA PEMUNGUTAN - INSENTIF - PAJAK DAERAH
BIAYA PENDAMPINGAN KESEHATAN - BANTUAN MASYARAKAT KURANG MAMPU - SOSIAL KEMASYARAKATAN
BPHTB - PUNGUTAN - PAJAK DAERAH
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN - PENDIDIKAN
DANA DESA - TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN - OTONOMI DESA
DESA - POTENSI DAN BUDAYA - KEPARIWISATAAN
DINAS DAERAH - ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS DAERAH - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS - ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEWENANGAN DAERAH
EVALUASI RAPERDES - PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT - PEMERINTAHAN DESA
GARIS SEMPADAN - PENGENDALIAN PEMBANGUNAN - PELESTARIAN LINGKUNGAN - TATA RUANG WILAYAH
GRATIFIKASI - PENGENDALIAN - PENGAWASAN DAERAH
HAK ASAL USUL DAN LOKAL BERSKALA DESA - DAFTAR KEWENANGAN - PEMERINTAHAN DESA
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF - DPRD
HARGA DASAR - PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI - PERIKANAN BUDIDAYA
HARGA DASAR - PRODUKSI - PERIKANAN BUDIDAYA
HARI JADI - KABUPATEN BANGKA SELATAN - OTONOMI DAERAH
HARI KERJA DAN JAM KERJA - DISIPLIN - KEPEGAWAIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL - TATA CARA PENGELOLAAN - KEUANGAN DAERAH
HIBURAN - PAJAK DAERAH
HONORARIUM - PEGAWAI TIDAK TETAP - KESEJAHTERAAN PEGAWAI
HOTEL - PUNGUTAN - PAJAK DAERAH
IIZIN PELAYANAN - BIDANG KESEHATAN - RETRIBUSI DAERAH
INOVASI DAERAH - PENGUATAN SISTEM - PEMBANGUNAN DAERAH
INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA - INVESTASI - PEREKONOMIAN DAERAH
INSENTIF PEMUNGUTAN - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH - STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN - KEUANGAN DAERAH
INSTALASI KAMAR BEDAH - STANDAR SATUAN UANG PIKET - TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI RSUD
IRIGASI - PENGAIRAN - SUMBER DAYA AIR
IZIN GANGGUAN - PERIZINAN - RETRIBUSI DAERAH
IZIN GANGGUAN - PERIZINAN TERTENTU - RETRIBUSI DAERAH
IZIN TRAYEK - PERIZINAN TERTENTU - RETRIBUSI DAERAH
IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN - TATA CARA PEMBERIAN - PERINDUSTRIAN
IZIN USAHA PERIKANAN - PERIZINAN TERTENTU - RETRIBUSI DAERAH
IZIN USAHA PERIKANAN - PUNGUTAN HASIL PERIKANAN - RETRIBUSI DAERAH
JASA ANGKUTAN LAUT - PENYEBERANGAN - RETRIBUSI DAERAH
JASA KONSTRUKSI - IZIN USAHA - RETRIBUSI DAERAH
JASA UMUM - RETRIBUSI DAERAH
JASA UMUM - RETRIBUSI DAERAH - KEUANGAN DAERAH
JASA USAHA - RETRIBUSI DAERAH
KARTU IDENTITAS ANAK - PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KAWASAN INDUSTRI SADAI - PENGELOLAAN - PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN
KAWASAN TANPA ROKOK - ZAT ADIKTIF - KESEHATAN
KEBIJAKAN PENGAWASAN - PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN - BERBASIS RESIKO - PEMERINTAHAN DAERAH
KECAMATAN - ORGANISASI
KELURAHAN - ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KEMBALI KE SEKOLAH - PROGRAM - PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMETROLOGIAN LEGAL - STANDARDISASI
KENDARAAN BERMOTOR - PENGUJIAN - RETRIBUSI DAERAH
KENDARAAN BERMOTOR - PENGUJIAN BERKALA - PERHUBUNGAN DARAT
KENDARAAN BERMOTOR - PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM - PERHUBUNGAN DARAT
KENDARAAN DI ATAS AIR - SERTIFIKASI DAN REGISTRASI - PERHUBUNGAN LAUT
KEPALA DESA - PEMILIHAN PENCALONAN PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN - PEMERINTAHAN DESA
KERJA SAMA - ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA - OTONOMI DESA
KERJA SAMA - OTONOMI DAERAH
KESEJAHTERAAN - SOSIAL KEMASYARAKATAN
KETAHANAN KELUARGA - SOSIAL KEMASYARAKATAN
KETERTIBAN UMUM - KETENTRAMAN - KEAMANAN
KEUANGAN DESA - OTONOMI DESA
KEUANGAN DESA - PENGELOLAAN - PEMERINTAHAN DESA
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK - PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU - PAJAK DAERAH
KOTA TERPADU MANDIRI - TRANSMIGRASI - OTONOMI DAERAH
KUALITAS AIR - PENGELOLAAN PENGAWASAN DAN PENGUJIAN - KESEHATAN LINGKUNGAN
LAMBANG DAERAH - LOGO DAERAH
LEMBAGA TEKNIS DAERAH - ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
LIMBAH CAIR - PENGOLAHAN - RETRIBUSI DAERAH
MAKANAN DAN MINUMAN - HYGIENE SANITASI - KESEHATAN
MENARA TELEKOMUNIKASI - PENGENDALIAN - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MENARA TELEKOMUNIKASI - PENGENDALIAN - RETRIBUSI DAERAH
OPERASIONAL KENDARAAN DI ATAS AIR - PERHUBUNGAN
ORANG DENGAN KECACATAN - REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN - SOSIAL KEMASYARAKATAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA - PEMERINTAH DESA
PANGAN - GIZI - PERRTANIAN
PANGAN - GIZI - PERTANIAN
PARKIR - JASA UMUM - RETRIBUSI DAERAH
PARKIR - RETRIBUSI DAERAH
PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN - JASA USAHA - RETRIBUSI DAERAH
PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN - PAJAK DAERAH - PENDAPATAN DAERAH
PEDOMAN - PERENCANAAN PEMBANGUNAN - DESA
PEDOMAN ADMINISTRASI - PEMERINTAH DESA - OTONOMI DESA
PEDOMAN PEMBENTUKAN - LEMBAGA KEMASYARAKATAN - DESA DAN KELURAHAN
PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN - BATAS DESA - PEMERINTAHAN DESA
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN - BERBASIS RESIKO - PENGAWASAN DAERAH
PEGAWAI NEGERI SIPIL - PEDOMAN PEMBERIAN CUTI - MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL - PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI - MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
PELAKSANAAN - HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF - PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
PELAKSANAAN APBD - PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - KEUANGAN DAERAH
PELARANGAN - KEGIATAN PELACURAN - SOSIAL KEMASYARAKATAN
PELARANGAN - PENGEDARAN DAN PENJUALAN - MINUMAN BERALKOHOL - PERDAGANGAN UMUM
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI - PEDOMAN PENGELOLAAN - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN - JASA UMUM - RETRIBUSI DAERAH
PELAYANAN KEPELABUHANAN - JASA USAHA - RETRIBUSI DAERAH
PELAYANAN KESEHATAN - FASILITAS - PERIZINAN USAHA
PELAYANAN KESEHATAN - JASA UMUM - RETRIBUSI DAERAH
PELAYANAN KESEHATAN - RSUD - JASA UMUM - RETRIBUSI DAERAH
PELAYANAN PARKIR - DI TEPI JALAN UMUM - RETRIBUSI DAERAH
PELAYANAN PASAR - JASA UMUM - RETRIBUSI DAERAH
PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU - PEMBENTUKAN ORGANISASI - PERANGKAT DAERAH
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU - PENDELEGASIAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG - KETATALAKSANAAN
PELAYANAN PUBLIK - OTONOMI DAERAH
PELAYANAN TERA/TERA ULANG - JASA UMUM - RETRIBUSI DAERAH
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - JASA USAHA - RETRIBUSI DAERAH
PEMANFAATAN - KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT - JASA USAHA - RETRIBUSI DAERAH
PEMBENTUKAN - DINAS DAERAH - ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMBENTUKAN - ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMBENTUKAN - PENGGABUNGAN - PENGHAPUSAN - DESA - OTONOMI DAERAH
PEMBENTUKAN - PENGGABUNGAN - PENGHAPUSAN - KELURAHAN - OTONOMI DAERAH
PEMBENTUKAN - PRODUK HUKUM DAERAH - HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMBENTUKAN KECAMATAN - PEMEKARAN WILAYAH - OTONOMI DAERAH
PEMBENTUKAN ORGANISASI - DINAS DAERAH - PERANGKAT DAERAH
PEMBENTUKAN ORGANISASI - KECAMATAN - PERANGKAT DAERAH
PEMBENTUKAN ORGANISASI - KELURAHAN - PERANGKAT DAERAH
PEMBENTUKAN ORGANISASI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH - PERANGKAT DAERAH
PEMBENTUKAN ORGANISASI - RSUD - ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMBENTUKAN ORGANISASI - RSUD - PERANGKAT DAERAH
PEMBENTUKAN ORGANISASI - SETDA - SETWAN - PERANGKAT DAERAH
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
PEMBERDAYAAN - KOPERASI DAN USAHA MIKRO
PEMBERDAYAAN DAN PERLIDUNGAN PEREMPUAN - SOSIAL KEMASYARAKATAN
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM - MASYARAKAT MISKIN - HUKUM
PEMBINAAN - PEDAGANG KAKI LIMA - PERDAGANGAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN - KEGIATAN USAHA - KEPARIWISATAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA - OTONOMI DESA
PEMOTONGAN HEWAN - JASA USAHA - RETRIBUSI DAERAH
PENAMAAN JALAN - TAMAN TERBUKA - TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DAN PENOMORAN BANGUNAN - OTONOMI DAERAH
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - PENYELENGGARAAN - SOSIAL KEMASYARAKATAN
PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN - PEREDARAN NARKOBA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN - SOSIAL KEMASYARAKATAN
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN - SISTEM DAN PROSEDUR - KEUANGAN DAERAH
PENDIDIKAN KARAKTER - PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH - BADAN USAHA MILIK DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - PEDOMAN - PEMBANGUNAN DAERAH
PENERANGAN JALAN - PUNGUTAN - PAJAK DAERAH
PENETAPAN KAWASAN - TERTIB LALU LINTAS - PERHUBUNGAN DARAT
PENETAPAN KAWASAN TERTIB - LALU LINTAS - PERHUBUNGAN DARAT
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN - PERANGKAT DESA - PEMERINTAHAN DESA
PENGARUSTAMAAN GENDER - PEDOMAN PELAKSANAAN - PEMBANGUNAN DAERAH
PENGAWASAN DALAM DAERAH - STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS - OTONOMI DAERAH
PENGELOLAAN - USAHA - PERTAMBANGAN MINERAL
PENGELOLAAN - USAHA - PERTAMBANGAN UMUM
PENGELOLAAN - ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH - SOSIAL KEMASYARAKATAN
PENGELOLAAN ARSIP - PETUNJUK TEKNIS - KEARSIPAN DAERAH
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN - ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH - SOSIAL KEMASYARAKATAN
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN - PASAR RAKYAT - PERDAGANGAN
PENGELOLAAN KEPELABUHANAN - IZIN USAHA DAN JASA - RETRIBUSI DAERAH
PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK - LINGKUNGAN HIDUP
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS - KEBIJAKAN DAN STRATEGI - LINGKUNGAN HIDUP
PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET - PERIZINAN TERTENTU - RETRIBUSI DAERAH
PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET - PUNGUTAN - PAJAK DAERAH
PENGEMBANGAN PARIWISATA - RENCANA INDUK - OTONOMI DAERAH
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA - PUNGUTAN - RETRIBUSI DAERAH
PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA - JASA UMUM - RETRIBUSI DAERAH
PENGGUNAAN JALAN - LALU LINTAS - PERHUBUNGAN DARAT
PENGGUNAAN JALAN - SELAIN KEPENTINGAN LALU LINTAS - PERHUBUNGAN DARAT
PENILAIAN RESIKO - PEDOMAN PELAKSANAAN - PENGAWASAN DAERAH
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH - JASA USAHA - RETRIBUSI DAERAH
PENYAKIT TUBERKOLOSIS - PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN - KESEHATAN
PENYEDOTAN KAKUS - JASA UMUM - RETRIBUSI DAERAH
PENYELENGGARAAN - ALAT PENGENDALI - LALU LINTAS - PERHUBUNGAN DARAT
PENYELENGGARAAN - KEARSIPAN - OTONOMI DAERAH
PENYELENGGARAAN - PELELANGAN IKAN - RETRIBUSI DAERAH
PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN - PEDOMAN OPERASIONAL - KESEHATAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN - SISTEM - OTONOMI DAERAH
PENYELENGGARAAN PERPAKIRAN - PENGELOLAAN - PERHUBUNGAN DARAT
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN - PETUNJUK PELAKSANAAN - PERHUBUNGAN DARAT
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN - PEDOMAN - OTONOMI DAERAH
PENYERTAAN MODAL DAERAH - INVESTASI - KEUANGAN DAERAH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL - PENEGAKAN PERDA - HUKUM
PERAN PERUSAHAAN - PEMBANGUNAN - SOSIAL KEMASYARAKATAN
PERANGKAT DESA - PEMERINTAHAN - DESA
PERATURAN DESA - PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN - OTONOMI DESA
PERBENDAHARAAN - KEBIJAKAN AKUNTANSI - KEUANGAN DAERAH
PERDAGANGAN - PELAKSANAAN PERIZINAN - OTONOMI DAERAH
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER - PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN - SISTEM - TERINTEGRASI - OTONOMI DAERAH
PERHITUNGAN - PERTANGGUNGJAWABAN - APBD - KEUANGAN DAERAH
PERINDUSTRIAN - IZIN USAHA DAN IZIN PERLUASAN - OTONOMI DAERAH
PERIZINAN TERTENTU - RETRIBUSI DAERAH
PERIZINAN USAHA - LIMBAH B3 - LINGKUNGAN HIDUP
PERIZINAN USAHA - PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 - LINGKUNGAN HIDUP
PERIZINAN USAHA - PERDAGANGAN
PERIZINAN USAHA - PERINDUSTRIAN
PERIZINAN USAHA - PERINDUSTRIAN - RETRIBUSI DAERAH
PERIZINAN USAHA - PERKEBUNAN - PEMBANGUNAN DAERAH
PERJALANAN DINAS - PEDOMAN PELAKSANAAN - KEUANGAN DAERAH
PERLIDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN - SOSIAL KEMASYARAKATAN
PERLINDUNGAN ANAK - SOSIAL KEMASYARAKATAN
PERLINDUNGAN LAHAN - PANGAN - PERTANIAN
PERPUSTAKAAN - PENYELENGGARAAN - OTONOMI DAERAH
PERSAMPAHAN - PENGELOLAAN - LINGKUNGAN HIDUP
Pertambangan
PERTANGGUNGJAWABAN - APBD - KEUANGAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN - APBD - KEUANGAN DAERAH
PERUBAHAN - APBD - KEUANGAN DAERAH
PERUBAHAN STATUS - DESA - KELURAHAN - OTONOMI DAERAH
POKOK-POKOK PENGELOLAAN - KEUANGAN DAERAH
PRODUK HUKUM DAERAH - PEMBENTUKAN - HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
PROGRAM LEGISLASI DAERAH - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN - HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
PROTOKOLER - KEUANGAN - DPRD
PROTOKOLER DAN KEUANGAN - PIMPINAN DAN ANGGOTA - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PUNGUTAN - PAJAK DAERAH
PUNGUTAN - PAJAK DAERAH - PENDAPATAN DAERAH
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN - PENATAAN DAN PEMBINAAN - PERDAGANGAN
RADIO JUNJUNG BESAOH - LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REKLAME - PENYELENGGARAAN - PERIZINAN
REKLAME - PUNGUTAN - PAJAK DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - PERENCANAAN - PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH - JANGKA PANJANG - OTONOMI DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH - PERENCANAAN WILAYAH - TATA RUANG
RESTORAN - PUNGUTAN - PAJAK DAERAH
RPJMD - RENCANA PEMBANGUNAN
RSUD - ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
RUMAH POTONG HEWAN - JASA USAHA - RETRIBUSI DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - STANDAR PELAYANAN MINIMAL - ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PBB - PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN - PAJAK DAERAH
SARANA - TEMPAT REKREASI / WISATA / OLAH RAGA - IZIN USAHA - RETRIBUSI DAERAH
SATUAN POL PP - ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH - ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SETWAN - ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SISTEM INFORMASI OBJEK PAJAK PBB P2 - PENDAFTARAN PENDATAAN DAN PENILAIAN - PAJAK DAERAH
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN - PEDOMAN UMUM - PENGAWASAN DAERAH
SISTEM PERENCANAAN - PEMBANGUNAN DAERAH
SISWA TIDAK MAMPU - BEASISWA BANGKA SELATAN CERDAS - PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL - ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
STANDAR SATUAN HARGA - KEUANGAN DAERAH
Subjek
SUMBANGAN PIHAK KETIGA - PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH - KEUANGAN DAERAH
SUMBER DAYA AIR - KONSERVASI - LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER PENDAPATAN DESA - KEUANGAN DESA - OTONOMI DESA
SURAT IZIN TEMPAT USAHA - PERIZINAN USAHA - RETRIBUSI DAERAH
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN - PERIZINAN USAHA - RETRIBUSI DAERAH
TAMBAHAN PENGHASILAN - INSTALASI BEDAH RSUD - KESEJAHTERAAN PEGAWAI
TAMBAHAN PENGHASILAN - KESEJAHTERAAN PEGAWAI
TANDA DAFTAR GUDANG - PERIZINAN USAHA - RETRIBUSI DAERAH
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN - PERIZINAN - RETRIBUSI DAERAH
TAPAK KAWASAN - WISATA ALAM - PERENCANAAN WILAYAH
TAPAK KAWASAN - WISATA BAHARI - PERENCANAAN WILAYAH
TAPAK KAWASAN - WISATA SEJARAH - PERENCANAAN WILAYAH
TAPAK KAWASAN - WISATA TIRTA - PERENCANAAN WILAYAH
Teknologi Informasi
TEMPAT KHUSUS PARKIR - JASA USAHA - RETRIBUSI DAERAH
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGRAHAN/VILLA - JASA USAHA - RETRIBUSI DAERAH
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA - JASA USAHA - RETRIBUSI DAERAH
TENAGA KERJA ASING - PERPANJANGAN IZIN - RETRIBUSI DAERAH
TERINTEGRASI - JAMINAN KESEHATAN DAERAH - SOSIAL KEMASYARAKATAN
TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG - JASA USAHA - RETRIBUSI DAERAH
TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG - RETRIBUSI DAERAH
TRANSAKSI NON TUNAI - PEDOMAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN - PARTISIPASI MASYARAKAT - OTONOMI DAERAH
TUNJANGAN HARI RAYA - GAJI KETIGA BELAS - PEGAWAI NEGERI SIPIL
UANG PERSEDIAAN SECARA ELEKTRONIK - PELAKSANAAN PEMBAYARAN - KEUANGAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN - KEWENANGAN - OTONOMI DAERAH
USAHA KETENAGALISTRIKAN - PERIZINAN - ENERGI
USAHA PERIKANAN - PERIZINAN TERTENTU - KELAUTAN DAN PERIKANAN
Status
- Any -
Berlaku
Dicabut
Mencabut
Diubah
Mengubah
Tidak Berlaku
Keputusan Kepala
Tahun
Nomor
Judul
Status
2023
9
Peraturan Daerah Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pebentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat
Berlaku
Home
Profil
Visi dan Misi
Rencana Strategis
Struktur Organisasi
Tugas Pokok dan Fungsi
Berita & Informasi
Berita
Artikel
Foto Gallery
Video Gallery
Publikasi
Bank Data
Produk Hukum
Agenda
Pengumuman
Produk Hukum
