LOGIN ADMIN
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 17795 kali
PENCARIAN CEPAT
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KAB. BANGKA BARAT DENGAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT

22 Mei 2018 - 15:09:32 WIB

 Muntok, 22 Mei 2018.

Bupati Bangka Barat H. Parhan Ali dalam sambutan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kab. Bangka Barat dengan Kejaksaan Negeri Bangka Barat menyampaikan: 

berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia :  pasal 30 ayat (2) : di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasakhusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadila nuntuk dan atas nama negara atau pemerintah dan  pasal 34 (2) : kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya.sebutan jaksa pengacara negara (jpn) secara formal tercantum dalam pasal 32 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu diperlukan kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara antara pemerintah kabupaten bangka barat dengan kejaksaan negeri bangka barat yang merupakan langkah nyata dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran kedua lembaga dalam ikut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah seiring dengan pembangunan nasional sesuai dengan peran dan tugas masing-masing lembaga.

Berdasarkan instruksi presiden nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015 dan keputusan jaksa agung republik indonesia nomor : kep-152/a/ja/10/2015 tentang pembentukan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan, pemerintah kabupaten bangka barat bersama-sama kejaksaan negeri muntok, sepakat untuk berkerjasama dalam mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan. Pembentukan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah bertujuan untukmengoptimalkan penyerapan anggaran, penggawalan, dan pengamanan daerah meliputi pendampingan dan pendapat hukum dari tingkat perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan pembangunan, pengawasan pembangunan, monitoring dan evaluasi, selaras dengan salah  satu  visi - misi  bangka  barat  hebat 2016 - 2021  yaitu  mewujudkan pemerintahan yang transparan, anti korupsi dan berintegritas.   kerja sama yang selama ini sudah terbangun memberikan satu support yang positif terhadap apa yang menjadi tugas pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan pembangunan, pelayanan masyarakat yang tujuannya adalah pencapaian kinerja pemerintah yang lebih baik di masa yang akan datang.


JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ?
Sangat Bagus
Bagus
Kurang Bagus

HASIL POLLING
PERATURAN TERBARU

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Undefined variable: dt_list_download

    Filename: blue-clouds/bg_right.php

    Line Number: 15

PENGUMUMAN TERBARU
AGENDA DINAS TERBARU