LOGIN ADMIN
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 15224 kali
PENCARIAN CEPAT
SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

23 April 2018 - 09:56:03 WIB

Muntok,(12 April 2018) 

Sekretaris Daerah dalam sosialisasi pengendalian gratifikasi menyampaikan bahwa pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi. sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

Gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.namun gratifikasi tersebut tidak dianggap suap apabila penerima gratifikasi melaporkan pada unit pengendalian gratifikasi atau ke komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam waktu yang ditentukan dan apabila tidak melaporkan bratifikasi tersebut  dianggap suap.

Pelapor gratifikasi mempunyai hak untuk diberikan perlindungan secara hukum, sesuai dengan amanat pasal 17 peraturan bupati bangka barat nomor 31 tahun 2018 tentang pedoman pengendalian gratifikasi dan berdasarkan pasal 15 undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, kpk wajib memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang telah menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

pasal 9 peraturan bupati bangka barat nomor 31 tahun 2018 tentang pedoman pengendalian gratifikasi, pemerintah daerah membentuk unit pengendalian gratifikasi yang merupakan perpanjangan tangan dari kpk dalam hal pusat informasi gratifikasi dan berperan sebagai unit yang memberikan masukan kepada kepala daerah untuk memperbaiki area yang rawan gratifikasi atau korupsi.

 Acara tersebut di hadiri dari kepala OPD atau perwakilannya dengan harapan dapat melaksanakan dan mematuhi peraturan terkait dengan gartifikasi. Sebagai upaya pemberantasan korupsi dan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan pemerintah daerah yang bersih bebas korupsi.


JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ?
Sangat Bagus
Bagus
Kurang Bagus

HASIL POLLING
PERATURAN TERBARU

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Undefined variable: dt_list_download

    Filename: blue-clouds/bg_right.php

    Line Number: 15

PENGUMUMAN TERBARU
AGENDA DINAS TERBARU